Minggu, 22 September 2019
Selasa, 14 Agu 2018, 01:14:05 WIB, 157 View Administrator, Kategori : Berita Kominfo

Sungailiat - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus selektif dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi. Pemberian informasi harus mengacu pada Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal tersebut seperti disampaikan oleh PPID utama Pemkab. Bangka yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinkominfotik Bangka, Suryani, S. Sos., M. Si., saat memberikan paparan materi dalam acara sosialisi Layanan Informasi Publik dan Penguatan Fungsi PPID OPD, Selasa (07/08/18) di OR Bangka Bermartabat, Setda Bangka.

"Tentu PPID pembantu terlebih dahulu harus mampu memilah serta mengklasifikasikan mengenai jenis - jenis informasi, serta melakukan ngidentifikasi informasi yang tidak bisa diberikan, berdasarkan kan informasi tehknis pada masing-masing OPD, sesuai terdapat dalam Undang - Undang KIP Nomor 14 tahun 2008,"

Suryani menuturkan bahwa pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana dalam penyelenggaraannya harus memenuhi 5 prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kesamaan hak dan pelayanan publik.

"Keterbukaan dalam memberikan akses dan informasi publik tentunya PPID pembantu dituntut harus memegang komitmen keterbuka (political will) untuk bersikap profesional dan merubah mindset bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya kerja kita saja tapi ada partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan pemenuhan hak mereka akan semua informasi yang dihasilkan oleh badan publik."

Selanjutnya Suryani juga mengatakan penguatan fungsi PPID Pembantu merupakan tuntutan dari pelaksanaan pemerintahan yang bersih sesuai dengan Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang tambahan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Aksi PPK) yaitu pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi PPID utama dan PPID pembantu. 

"Kabupaten Bangka sendiri dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik telah memiliki pedoman pelayanan, standar operasional pelayanan dan saat ini kita akan mereview ulang daftar informasi publik (DIP) OPD yang ada. Dan alhamdulillah dalam penilaian aksi PPK kita mendapat nilai cukup naik untuk pemenuhannya."

Pada akhir pemaparan Suryani berharap agar seluruh peserta sosialisasi dapat menyusun serta mengklasifikan Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan jenis informasinya sesuai dengan tehnis masing-masing OPD. Selain itu untuk menghindari terjadinya sengketa informasi diharapkan agar PPID Pembantu dapat menguasai aturan yang ada serta menertibkan pengdokumentasian arsip-arsip yang ada sesuai dengan umur arsip sehingga jika saat dibutuhkan, PPID pembantu bisa menemukan arsip tersebut dengan mudah.

Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Babel Syawaludin, S.Pd, dalam paparan materinya menyampaikan bahwa informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab OPD masing-masing. Oleh karena itu dirinya mengimbau agar seluruh OPD dapat bijak dalam memberikan informasi publik agar sesuai porsi serta acuan yang ada.

" Setiap informasi publik yang diberikan merupakan tanggung jawab masing - masing OPD, oleh karena itu tentu pemberian informasi tersebut haruslah dengan didasari landasan hukum serta acuan sehingga informasi yang diberikan dapat disesuaikan jenis serta porsinya, tutupnya."(Pemkab Bangka).





Tuliskan Komentar