Senin, 20 November 2017
Rabu, 01 Nov 2017, 02:42:15 WIB, 65 View Administrator, Kategori : PPID

Pentingnya pelayanan informasi kepada publik sebagaimana amanat Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu mendapat perhatian dari seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pelayanan informasi publik sebagai bentuk keterbukaan publik ini, sudah merupakan tuntutan kebutuhan dalam pembentukan pemerintah yang bersih dan transparan, sehingga Pemkab Bangka selalu berkomitmen untuk mewujudkannya.

Demikian disampaikan Asisten Adm,initrasi Umum Setda Kab Bangka, Ahmad Mukhsin, SH ketika membuka Acara Sosialisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Bangka, Jumat (4/8) di Ruang Pertemuan Bina Praja.

“Peran dan fungsi TIM PLID di Lingkungan Pemkab Bangka sangat strategis, dalam mewujudkan amanat UU No 14 Tahun 2018 ttg Keterbukaan Informasi Publik, dimana keterbukaan publik ini menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik,” jelasnya.

Lebih jauh Mukhsin menjelaskan, dengan Keterbukaan Informasi Publik ini mengarah untuk mewujudkan pemerintahan transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan Informasi Publik menurutnya merupakan salah satu sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

“Untuk itu pelayanan informasi Publik ini perlu mendapat perhatian dari semua OPD di Lingkungan Pemkab Bangka, agar dapat terwujud keterbukaan informasi yang mana sesuai dengan Visi dan Misi kita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat,” harapnya.

Sementara itu PPID utama Suryani, S.Sos,. M,Si sebagai pemateri menerangkan bahwa  Pelaksanaan UU KIP ini dijabarkan pada Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah. Dalam paparannya ia menjelaskan teknis pelaksanaan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Pemkab Bangka.

“Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri ini, Pemerintah daerah diwajibkan membentuk PLID dengat struktur organisasi Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID Utama, PPID Pembantu, dan Bidang-bidang Pembantu. SK Bupati tahun 2017 ini adalah untuk menganti SK PPID yang lama yang sudah tidak sesuai dengan STOK Pemkab yang baru,” urainya.

Acara Sosialisasi diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Bangka. Selain penjelasan mengenai kewenangan dan tugas fungsi PPID dalam kepengusrusan Pengelola Layanan yang baru sesuai STOK Pemkab yang baru terbentuk. Pada kegiatan tersebut juga dibicarakan mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik. (Dinkominfotik)



Rabu, 01 Nov 2017 informasi publik
Rabu, 01 Nov 2017 informasi publik
Rabu, 01 Nov 2017 informasi publik


Tuliskan Komentar